Jayapura Fakta Harian .Com – Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Rakyat Cinta Indonesia (DPD Gercin Indonesia) Provinsi Papua, beberapa hari lalu, resmi meluncurkan sayembara untuk memerangi praktik politik uang dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Papua yang akan digelar pada 27 November 2024. Sayembara ini menawarkan imbalan 10 juta rupiah bagi warga Papua yang berhasil melaporkan kasus politik uang dengan disertai bukti berupa rekaman video, foto, atau dokumen pendukung lainnya.
Ketua DPD Gercin Indonesia Provinsi Papua, Menase Udam, dalam keterangannya 23 November 2024 di Jayapura, menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari upaya untuk memastikan pilkada berlangsung dengan integritas dan bebas dari praktik kotor yang dapat merusak demokrasi. “Kami memberi kesempatan kepada masyarakat Papua untuk berperan aktif dalam menjaga kualitas demokrasi di daerah ini. Kami berharap laporan yang masuk akan membantu menumpas praktik politik uang yang merusak,” ujar Udam.
Namun, Udam juga mengungkapkan bahwa sayembara ini telah memunculkan ketakutan di kalangan sejumlah kandidat yang terlibat dalam pilkada. Menurutnya, banyak pihak yang kini berusaha menggulingkan reputasi Gercin Indonesia dengan menyebarkan narasi negatif melalui selebaran dan fitnah, dengan tujuan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap ormas tersebut.
“Beberapa kelompok tertentu yang merasa terancam dengan inisiatif ini mulai melakukan kampanye hitam terhadap kami. Mereka menyebarkan flyer yang menuduh kami berpihak pada pasangan calon tertentu. Ini sangat tidak berdasar dan tidak sesuai dengan tujuan kami,” kata Udam.
Udam menegaskan bahwa Gercin Indonesia adalah organisasi kemasyarakatan yang independen dan berlandaskan pada Undang-Undang No. 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Menurutnya, ormas ini tidak memiliki afiliasi dengan calon manapun dalam pilkada, dan keberadaannya semata-mata untuk memastikan pemilu berlangsung jujur dan bersih.
“Undang-undang memberi kami hak untuk berpartisipasi dalam pencapaian tujuan negara, termasuk dalam memastikan pemilihan kepala daerah yang bebas dari praktik politik uang. Kami hanya mengedepankan nilai-nilai demokrasi yang sehat,” tegas Udam.
Dengan semakin banyaknya tudingan yang dilontarkan terhadap organisasi ini, Udam berharap masyarakat Papua tetap bijaksana dalam memilih pemimpin. “Pilihan Anda hari ini akan menentukan pembangunan dan masa depan Papua selama lima tahun ke depan. Jangan biarkan politik uang merusak masa depan demokrasi kita,” ujar Udam.
Ia juga mengingatkan masyarakat Papua agar tidak takut melaporkan praktik politik uang yang mereka temui. “Pelaporan politik uang dilindungi oleh undang-undang yang berlaku, jadi masyarakat tidak perlu khawatir akan adanya intimidasi,” tutup Udam dengan optimis.
